Inspektorat urungkan niat audit Pemdes Nglebeng Trenggalek
INSPEKTORAT mengurungkan niat untuk melakukan audit pemerintahan desa (pemdes) Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Hal itu semata-mata lantaran pihak aparat penegak hukum (APH) Polres Trenggalek sudah melakukan peninjauan ke pemdes yang bersangkutan. “Meskipun kami sudah punya informasi sekilas, yang tidak bisa saya sampaikan, tapi ini sudah dikaji di tingkat polres. Bahasannya kami menunggu dulu dari polres seperti apa,” ungkap Plt Kepala Inspektorat Trenggalek, Wijiono pada Senin (10/3/2025) siang. Wiji menjelaskan bahwa ketika pihaknya mengetahui pemberitaan mengenai dugaan Pemdes Nglebeng punya utang ke supplier dan informasi itu ramai di sosial media (sosmed). Informasi itu perlu ditindaklanjuti. Pihaknya mengaku, Inspektorat sudah menerjunkan tim untuk me-monitoring Pemdes Nglebeng, namun di lapangan sudah ada pihak dari polres melakukan pemeriksaan. “Di Inspektorat sendiri memang ada kegiatan monitoring, kemudian dugaan kasus di Nglebeng ini didasari oleh informasi yang sudah beredar di media itu, kita ingin tahu, tapi di sana ternyata sudah ada pihak dari polres,” tambahnya. Ketika sudah ada tim dari polres yang melakukan pemeriksaan, Wiji menilai, bukan berarti Inspektorat lantas lepas tangan. Secara kelembagaan, inspektorat dan polres saling bersinergi. “Memang di inspektorat sendiri dalam rangka mendukung, ketika kita dibutuhkan polres, maka kita bisa masuk. Tidak bisa inspektorat kerja sendiri, polres kerja sendiri,” tegasnya. Di sisi lain, Kasatreskrim Polres Trenggalek AKP Eko Widiantoro belum bisa dikonfirmasi soal dugaan penyelewengan anggaran Pemdes Nglebeng, sebab ada supplier yang menagih utang. Wartawan ayotrenggalek.com pun sudah mengirim pesan WhatsApp dan menelponnya untuk mengonfirmasi hal tersebut. Diberitakan sebelumnya, Ibtidak, supplier material menyibak ada yang tak beres dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Indikasinya, proyek pembangunan infrastruktur sudah rampung, namun pihak supplier belum menerima bayaran secara lunas, padahal terindikasi sudah melampaui satu tahun anggaran. “Total itu sekitaran Rp 161 juta,” ungkap Ibtidak, Senin (20/1/2025). Ibtidak mengaku, mulai menghitung argo dari jasanya sejak pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2024. Selama tahun itu, ada beberapa titik pembangunan infrastruktur, semuanya sudah selesai. Beberapa di antaranya, pembangunan infrastruktur di Tirisan I dan II. “Mulai di Dusun Tirisan, Proyek TPJ dengan total Rp 77,5 juta, belum dibayar. Fondasi Posyandu, kurang Rp 15 juta, paving di Kenteng, itu blas (sama sekali, Red) belum dibayar,” ungkapnya (masih ada titik lain yang belum disebutkan sebab tak melihat catatan, Red).***
Kenangan Ika K-Cunk Motor: Nostalgia Sisek Genting di Trenggalek
MBAK Ika, istri dari pengusaha terkenal K-Cunk Motor, mengenang masa kecilnya, melakukan aktivitas ‘sisek’ genteng jenis wuwung di tempat usaha milik Pak Uprik, Dusun Geneng, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Dulu, sebelum menetap di Tulungagung bersama suaminya, Mbak Ika tinggal di rumah mbahnya di Geneng dan ikut membantu pekerjaan ini. ‘Sisek’ genteng sendiri adalah proses merapikan kelebihan tanah yang menempel di pinggiran genteng setelah dicetak. Biasanya, pekerjaan ini dilakukan setelah genteng setengah kering dan memerlukan tenaga kerja yang diupah, sering kali identik dengan pekerjaan perempuan. Dalam video tersebut, Mbak Ika berbagi cerita kepada anaknya tentang bagaimana dulu ia harus membantu embahnya menyisik ratusan genteng-sampai tangane mluentung-agar bisa mendapatkan uang jajan sebesar Rp5.000. Melalui pengalaman ini, ia ingin mengajarkan kepada sang buah hati bahwa sebelum mendapatkan imbalan, seseorang harus berusaha terlebih dahulu. Momen sederhana yang penuh makna, ya! SC: Instagram/@Trenggaleknow
Persiapan kunker di tengah efisiensi anggaran
DESAKAN efisiensi anggaran mencuri perhatian para kalangan legislatif di Kabupaten Trenggalek. Mereka (kalangan legislatif, Red), sudah mendapat bocoran besaran efisiensi anggaran yang akan dilaksanakan instansi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kita dipotong 50 persen. Jadi potongan kita sekitar Rp 8,5 miliar,” ujar Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Kamis (6/3/2025) siang. Menyikapi efisiensi anggaran itu, Doding mengaku, kalangan wakil rakyat mulai merancang beberapa persiapan, salah satunya tentang kunjungan kerja (kunker). “Perdebatan jadwal kunker, ada dua opsi: keluar daerah atau kita tentukan tempatnya, tapi kalau lokusnya temen-temen sudah sepakat ke OPD-OPD,” terangnya. Dari dua opsi, Doding menjelaskan bahwa kalangan legislatif mayoritas menyepakati opsi tempat yang tidak ditentukan. Menurut dia, opsi sudah ditentukan itu akan bersifat saklek, sehingga kalangan dewan memilih opsi yang lebih luwes. “Keputusannya ya tidak ditentukan untuk tempatnya. Lokusnya itu digaris besarkan ke OPD-OPD apa. Misal masalah pendapatan, berarti di OPD pendapatan,” ungkapnya. Sementara menyinggung kegiatan kunker ke luar daerah, anggota DPRD Trenggalek dari fraksi PDIP itu tak menyangkal bahwa Yogyakarta merupakan daerah yang kerap menjadi tujuan kunker. Alasan yang melatarbelakangi, menurut Doding, karena daerah strategis. “Jogja, sering ke sana. Ya, temen-temen itu kan, walaupun ke Jogja, itu kan ke OPD-OPD,” ucapnya. Lebih lanjut, Doding mengaku, kunker merupakan salah satu kegiatan penting di kalangan dewan untuk menambah khasanah dalam menyelenggarakan pemerintahan. “Agar saat rapat dalam menentukan kebijakan umum anggaran (KUA) PPAS, Itu lebih kaya referensi. Utamanya masalah PAD,” tegasnya.***
Siasat Bupati Trenggalek di tengah efisiensi anggaran
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek melangsungkan rapat paripurna di Kantor DPRD Trenggalek, yang beragendakan mendengarkan pidato perdana Bupati Trenggalek. Rapat itu dihadiri perwakilan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Asisten Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Joko Irianto pada Kamis (6/3/2025). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi dan dihadiri 45 legislatif dan eksekutif serta unsur terkait. Rapat tertinggi di DPRD itu banyak membahas soal Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 soal efisiensi anggaran. “Soal efisiensi anggaran memang kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, karena APBD kita Rp 1,9 Triliun dan terkena efisiensi sekitar 54 sampai Rp 60 Miliar,” terang Doding. Menurutnya, penyisiran saat ini sedang dilakukan oleh eksekutif, pasca itu akan dibahas bersama DPRD. Karena, legislatif katanya juga terkena efisiensi sebesar 50 persen sesuai dengan Inpres dan Surat Edaran Kemendagri. “Detailnya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 25 M yang dalam perencanaan untuk perbaikan jalan dan irigasi sebesar 4 M. Nanti clearnya seperti apa akan disampaikan sini (DPRD),” tandasnya. Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan bahwa untuk efisiensi seharusnya mengenai biaya publik dan aparatur. Namun Mas Ipin berusaha agar biaya publik seperti perbaikan infrastruktur tidak terpotong. “Kemarin juga sudah melakukan penyisiran, seperti penyisiran anggaran beli mobil untuk saya dan Wabup, itu tidak kami ambil, dan beberapa rapat,” “Terkumpul 49 M, dan digunakan untuk pendidikan dan kesehatan sisa 14 M nanti untuk Satgas jalan berlubang,” tandasnya.***
Warga protes fasum perumahan BMW di Tulungagung tidak layak
SEJUMLAH warga memprotes kondisi fasilitas umum (fasum) di Perumahan BMW Platinum II Kutoanyar, Kabupaten Tulungagung, Rabu (5/3/2025) siang. Aksi protes itu mereka lakukan karena menilai fasum yang disediakan oleh developer (pengembang) tidak layak. Salah satu warga Perumahan BMW Platinum II Kutoanyar Tulungagung, Saelan menyebutkan bahwa fasum itu meliputi kondisi aksesibilitas jalan utama, saluran pembuangan air (selokan), hingga ruang terbuka hijau (RTH). “Misal jalan masuk, akses utama, lebar jalan itu cuma 4,7 meter,” kata Saelan. Menurut Saelan, lebar jalan utama sebagai aksesibilitas warga itu paling tidak mencapai 5 meter. Lebih lagi di samping jalan utama, sebagai pintu masuk ke Perumahan BMW Platinum II Kutoanyar terdapat selokan. Namun selokan itu tidak berfungsi untuk membuang air dari perumahan ke aliran sungai, tapi justru sebaliknya. “Saat hujan lebat, jalan di depan perumahan itu selalu digenangi air dan air itu akhirnya masuk ke selokan perumahan. Jadi jalan utama masuk ke area perumahan itu pasti banjir,” ungkapnya. Lebih lanjut Saelan menyoroti fasum yang terdapat di Perumahan BMW Platinum II. Menurutnya, perumahan BMW Platinum II Kutoanyar tidak memiliki fasum seperti musala atau RTH. Padahal di dalam peta permukiman Perumahan BMW Platinum II, ada lokasi yang khusus untuk RTH. “Di Perumahan BMW Platinum I itu ada musala, tapi di perumahan kami (Platinum II) tidak ada,” jelasnya. Di sisi lain Indra Aditama, warga Perumahan BMW Platinum II menduga, Perumahan BMW Platinum II tidak memiliki saluran air pembuangan, melainkan cuma resapan. “Indikasinya dari selokan yang tidak terhubung, jadi cuma resapan saja,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dinas Perkim Tulungagung Bekti Ari Bowo membenarkan bahwa sudah menerima aduan dari warga Perumahan BMW Platinum II soal fasum. Menindaklanjuti aduan itu, Bowo mengaku sudah meninjau kondisi di lapangan bersama tim. Hasilnya, ada beberapa catatan. “Sebenarnya pengajuan serah terima Perumahan BMW Platinum I dari developer pada 2018, sudah layak. Jadi, ketika ada fasum yang perlu perbaikan, itu akan menjadi tanggung jawab pemkab,” ucapnya.***
Bupati Tulungagung pengin kembalikan retribusi parkir sentuh Rp 9 miliar
BUPATI Tulungagung pengin menerapkan ulang parkir berlangganan, kendati kebijakan itu sudah diubah melalui peraturan daerah (perda) terbaru. Adapun alasan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pengin menerapkan kebijakan lama, tak lain untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sunu, panggilan akrab Gatut Sunu Wibowo mengaku, selama mengikuti Retret pada 21-28 Februari 2025, dia mendapat arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto soal perekonomian global. Berimplikasi itu, lanjut Sunu, Presiden RI membuat kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan itu pun diakuinya berdampak ke pemerintah kabupaten (pemkab). “Ada arahan dari Pak Prabowo dan kabinet-kabinetnya agar kepala daerah berkomunikasi dengan OPD terkait, karena kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya. “Tentunya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan seluruh masyarakat seluruh Indonesia,” tambahnya. Meski efisiensi anggaran berimbas serius terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, Sunu optimis melaksanakan arahan sesuai Presiden Prabowo. “Dan itu untuk kemaslahatan umat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung,” ujarnya. Sementara menyinggung langkah menghadapi efisiensi anggaran, Sunu menyebut, salah satunya mengembalikan kebijakan retribusi parkir berlangganan. Menurut dia, retribusi parkir berlangganan itu pernah berdampak positif terhadap PAD Pemkab Tulungagung. “Kami sudah komunikasi dengan sekda, BPKAD, Bapenda, Bappeda, karena APBD kita rendah, juga ada refocusing dari pusat, kami berkomunikasi agar bagaimana pad kita bisa meningkat,” “Dan kami juga akan berkomunikasi dengan Dishub terkait retribusi parkir itu pernah kita luar biasa, yakni di angka Rp 9 miliar,” ungkapnya. Namun rencana itu, kata Sunu, perlu koordinasi lebih lanjut dengan kalangan legislatif. “Insyaallah dari Dispenda provinsi dan kabupaten, ke depan Insya Allah terkait tarif parkir, kita meminta masukan dari DPRD, kita kembalikan lagi, semoga bisa dilakukan dan PAD kita meningkat,” jelasnya. Lain itu, tambah dia, kebijakan retribusi parkir juga dilakukan di pemkab lain, seperti Blitar maupun Trenggalek. “Agar pad kita naik,” tegasnya.***
Omzet harian SPBU Surodakan Trenggalek turun, Akibat Ini
DIREKTUR utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan viral, diduga oplos bahan bakar minyak (BBM) pertamax dengan BBM bersubsidi, pertalite. Dirut PT Pertamina Riva Siahaan kini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah, produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) 2018-2023. Kejadian itu gempar di masyarakat, hingga membuat tren konsumen BBM Pertamax menurun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Terminal Sorodakan. “Pasca kejadian itu, tren konsumen menurun,” ungkap Kepala SPBU Surodakan Kurniatri Baskoro Edi, Senin (3/3/2025) siang. Bas, panggilan dari Kurniarti Baskoro Edi menjelaskan, penurunan konsumen itu terjadi sekitar dua hari. Pihak manajemen SPBU bisa mengetahui tren penurunan itu berdasarkan rata-rata omzet harian. “Dua hari semula omzet 4,2-4,5 ton per hari, itu turun menjadi 2,2-2,4 ton per hari,” ujarnya. Di tengah tingkat konsumen BBM Pertamax menurun, Bas menyebut, konsumen BBM Pertalite alami kenaikan, meski tidak begitu signifikan. Kenaikan itu sekitar 500-600 liter, atau sekitar sekitar 0,5 ton. “Ada peningkatan tidak signifikan, per hari antara 11-12 ton per hari. Itupun karena kita hanya cuma 1 despenser dan 2 nozel, itu antreannya juga sudah panjang pula,” ungkapnya. Lain itu, Bas mengatakan, pihak manajemen selama ini hanya bisa mengecek melalui Quality dan Quantity (QnQ), alat untuk mengukur kepastian dan kualitas. Namun metode QnQ, kata Bas, tidak mengecek hinga detail kandungan bakan bakar, Research Octane Number (RON). “Tidak bisa, pengecekan itu ada alat tersendiri. Jadi SPBU QnQ antara suhu, densin, kalau RON itu beda. Kita tidak punya alat untuk mengecek itu, kita hanya memesan kepada pertamina, H-1, hari ini kita pesan plus pembayaran, H+1 pengiriman,” jelasnya. Di luar itu, beredarnya kabar Dirut PT Pertamina terjerat kasus korupsi, tidak membuat proses distribusi BBM Pertamax maupun Pertalite terhambat. Sampai kini, proses pemesanan BBM dari SPBU ke Pertamina, menurut Bas, masih berjalan dengan lancar. “Masih stabil, rata-rata kita memiliki 10 ton cadangan di SPBU. Jadi untuk cadangan melimpah,” ungkapnya.***
Status berakhir terpidana, Izin operasional Ponpes di Trenggalek terancam dicabut
PONDOK Pesantren (Ponpes) di Kampak, Trenggalek milik Imam Syafii (52) alias Supar terancam dicabut izinnya. Hal itu terjadi karena ia sudah divonis 14 tahun karena hamili santriwati sampai melahirkan. Kepala Kemenag Trenggalek Nur Ibadi menuturkan, dia sudah melangsungkan komunikasi dengan Direktorat Pondok Pesantren (Ponpes) Kementerian Agama, untuk melakukan pencabutan izin Ponpes Mambaul Hikam. “Terkait Ponpes Mambaul Hikam, kami segera ingin mengajukan langkah tertulis untuk pencabutan Izop (Izin Operasional Pendidikan),” terangnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media. Namun, Nur Ibadi mengatakan ada informasi pihak terdakwa masih mengajukan banding pasca putusan. Sehingga, untuk pencabutan Izop masih tertunda dan apabila ada ketetapan hukum selanjutnya akan diteruskan. “Terkait kondisi Ponpes sekarang tidak ada kegiatan dan santri-santriwati sudah tidak ada yang bermukim,” ujarnya. Tambahnya, untuk persyaratan pencabutan Izop, karena ada rukun pendirian Ponpes yang bisa dibatalkan. Karena menurut ibadi ada 5 syarat, ada kiai, santri 15 orang, ada masjid, dan musala, asrama. “Kan karena Kiainya Imam Syafii sudah tidak ada di Ponpes atau sekarang dalam masa hukuman, maka rukun pendirian ponpes ada yang cacat,” tandasnya. Kasus pencabulan yang melibatkan pimpinan Ponpes di Trenggalek menjadi pratanda Kemenag untuk melakukan verifikasi ketat pendirian ponpes. “Ya kami selalu ketat dalam verifikasi, termasuk pendirian ponpes,” tandasnya.
Di Trenggalek, harga cabai rawit tembus Rp 110 ribu
HARGA komoditas pangan di Pasar Basah Trenggalek mengalami lonjakan signifikan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kenaikan paling drastis terjadi pada cabai rawit yang kini mencapai Rp 110.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena daya beli masyarakat ikut menurun. Siti Fatimah, salah satu pedagang, mengatakan lonjakan harga cabai rawit sudah berlangsung secara bertahap dalam dua pekan terakhir. Awalnya, harga cabai rawit berada di kisaran Rp 90.000 per kilogram, namun terus naik hingga Rp 110.000. “Setiap hari naik sekitar Rp 10.000 sampai Rp 12.000. Sekarang sudah tembus Rp 110.000. Pembeli jadi banyak yang mengurangi jumlah belanjaannya,” ujar Siti, Senin (3/3/2025). Akibat kenaikan harga tersebut, penjualan para pedagang turun drastis. Jika sebelumnya Siti mampu menjual hingga 60 kilogram cabai rawit per hari, kini jumlahnya hanya sekitar 30-35 kilogram. Tidak hanya cabai rawit, komoditas lain seperti bawang merah dan cabai merah besar juga mengalami kenaikan. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp 36 ribu per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 32 ribu. Sementara cabai merah besar dijual Rp 58.000 per kilogram, naik Rp 10 ribu dari harga sebelumnya. Menurut Siti, kenaikan harga ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan stok dari pemasok. Ia mengaku kualitas barang yang diterima pun tidak sebagus sebelumnya. “Barangnya sedikit dan kualitasnya juga kurang bagus. Permintaan tinggi, tapi stok terbatas,” katanya. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskomidag) Kabupaten Trenggalek, Saniran, menyebut pihaknya masih memantau harga dan ketersediaan stok di pasaran. Berdasarkan pantauan, kenaikan harga cabai juga terjadi di daerah sekitar seperti Tulungagung dan Kediri. “Kami masih melihat situasi. Jika stok terus menipis dan harga tak kunjung turun, operasi pasar bisa menjadi opsi untuk menekan harga,” jelas Saniran. Namun, ia menegaskan bahwa rencana operasi pasar masih dalam tahap kajian. Pihaknya memastikan harga komoditas pangan lainnya masih relatif stabil. “Kami tidak ingin terburu-buru mengambil langkah sebelum ada data yang jelas,” pungkasnya.***
Cara unik ASN Trenggalek di tengah efisiensi: Siap donasi TPP-nya!
APEL perdana ASN sejak pasangan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dan wakilnya Syah Mohamad Natanegara dilantik untuk periode kepemimpinan ke-2, ASN di lingkup Pemkab Trenggalek bersepakat mendonasikan sebagian TPP-nya untuk pembangunan. 2 periode memimpin Trenggalek, Bupati Arifin dan wakilnya Syah Natanegara dihadapkan pada kondisi yang sulit dan tidak menguntungkan. Pada periode pertamanya, kepala daerah ini dihadapkan pada Pandemi Covid 19 yang pada waktu itu menghantam seluruh sendi perekonomian yang ada. Kemudian di periode ke-2 nya, kepala daerah ini dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Padahal kepala daerah ini menghadapi tuntutan masyarakat untuk perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan yang bisa mengancam keselamatan masyarakat. Dalam apel di halaman Pendopo Manggala Praja Nugraha itu, Mas Ipin berharap di kepemimpinan keduanya ini, ASN dan dirinya bisa semakin nge-blend lagi. Artinya antara kepala daerah dan perangkatnya bisa lebih menyatu lagi dengan visi yang sama, melayani masyarakat lebih baik lagi. Kepala daerah itu juga mengutarakan kesedihannya bila mendengar warganya kecelakaan akibat jalan rusah. Tapi kepala daerah ini tidak bisa berbuat banyak karena dihadapkan dengan adanya efisiensi anggaran. Karena dilema ini makanya Mas Ipin mengajak kepada seluruh ASN nya untuk bergotong royong bersama. Dengan jalan menyisihkan sebagian hak ASN (TPP) untuk membiayai pembangunan. Crowdfunding ASN ini akan dipadukan dengan penghematan penghematan anggaran untuk menutupi beberapa kegiatan yang tidak jadi turun akibat efisiensi anggaran. Bupati Trenggalek juga menegaskan bawasannya esensi efisiensi adalah mengurangi haknya penyelenggara negara bukan haknya masyarakat, sehingga upaya-upaya ini dilakukan untuk mempertahankan hak rakyat agar bisa terpenuhi. “Tadi saya sampaikan ini bulan puasa, termasuk di dalam bertata negara kita sedang berpuasa, yang dinamakan efisiensi,” tutur Mas Ipin usai kegiatan Apel ASN, Senin (3/3/2025). Kemudian saya tekankan lagi, sambungnya menambahkan, “efisiensi itu mengurangi haknya kita bukan jatahnya rakyat. Maka kalau ada jatahnya rakyat yang kemarin DAK tidak jadi turun, Inpres jalan daerah nggak jadi turun, yaitu besarnya berapa ya kita harus carikan gantinya,” terang Mas Ipin. Caranya gimana, kalau anggaran rutin sudah nggak bisa dikurangi, biaya-biaya yang lain-lain sudah tidak bisa dikurangi. Rapat sudah nggak ada, SPPD sudah nggak ada ini nggak ada itu, nggak ada yang lain-lain, maka yang dikurangi Take Home Pay. “Daripada tak potong kan lebih enak kamu bersedekah. Kami mengajaknya begitu dan tadi kan juga dengar semuanya sepakat,” tandasnya.***