
Iqmal Eaby Imbau program daerah Trenggalek harap dikawal maksimal
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Hal itu bertujuan untuk melakukan klarifikasi beberapa hal.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra. Hal itu bertujuan untuk melakukan klarifikasi beberapa hal.
Pengelolaan program daerah yang transparan dan akuntabel menjadi sorotan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan bagi banyak daerah, termasuk Kabupaten Trenggalek yang harus memangkas anggaran hingga Rp60 miliar dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,9 triliun.
Kalangan legislatif, DPRD Trenggalek terus berupaya mencari strategi terbaik dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani porang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pule, menyita perhatian kalangan DPRD Trenggalek.
KEBIJAKAN efisiensi anggaran menjadi atensi bagi DPRD Trenggalek. Dimana kunjungan kerja (kunker) bakal dikepras hingga Rp 8,5 miliar. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya akan ada
KALANGAN legislatif mengkritisi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pantai Konang Trenggalek. Kritik tersebut disampaikan saat rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, Rabu (12/3/2025) siang. Saat rapat,
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek membentuk Panitia Khusus (Pansus) di akhir bulan Februari 2025. Pembentukan itu atas dasar untuk mendorong percepatan produk Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Pansus tersebut sudah
Terbitnya 41 sertifikat hak milik (SHM) di Pantai Konang, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, mendapat respons dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono,
Cek satu El Salvador has offered to take in criminals deported from the US, including those with US citizenship, and house them in its mega-jail. The deal was announced after