PROYEK Bendungan Bagong Trenggalek dicoret dalam prioritas proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin masih memiliki keyakinan pemerintah pusat tidak akan membiarkan proyek Bendungan Bagong mangkrak, (18/03/2025).
Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 77 prioritas PSN di Indonesia.
Dari 77 PSN yang ditetapkan presiden, 29 proyek merupakan PSN baru dan 48 proyek merupakan PSN lanjutan.
Di sisi lain, Bendungan Bagong Trenggalek telah dicoret dalam 77 PSN yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Perlu diketahui, Bendungan Bagong Trenggalek merupakan salah satu PSN yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dimana pembangunan telah dilakukan sejak 2020 hingga 2024 lalu.
Adapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek mencapai Rp 1,67 triliun yang bersumber dari APBN.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin buka suara soal penghapusan Bendungan Bagong Trenggalek dari PSN. Dia tetap yakin pemerintah pusat tidak akan membiarkan pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek mangkrak.
“Meski Bendungan Bagong Trenggalek tidak masuk dalam PSN, saya yakin pemerintah pusat tidak akan membiarkan mangkrak. Saya yakin nanti bakal diselesaikan,” tuturnya.
Menurut Mas Ipin, saat ini progres pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek telah mencapai 52 persen. Bendungan Bagong Trenggalek akan tetap dikerjakan meski membutuhkan waktu yang lama.
“Ini tinggal separo jalan. Jika dalam PSN memang ada ketetapan waktu penyelesaian. Sekarang pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek tetap dikerjakan meski butuh waktu lama,” terangnya.
Selain Bendungan Bagong Trenggalek, pembangunan Jalur Lintas Selatan Trenggalek juga tidak masuk dalam list PSN Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sudah konfirmasi ke Pemprov Jatim tentang JLS. Bahwa JLS menjadi salah satu prioritas Gubernur Jawa Timur dalam Nawa Bhakti Satya,” paparnya.
Pemprov Jatim akan memberikan bantuan keuangan (BK) untuk mengganti biaya pembebasan lahan masyarakat yang terdampak pembangunan JLS Trenggalek.
“Masih ada kemampuan bayar dan bangun dari pemerintah untuk menyelesaikan JLS,” pungkasnya.***
